DPR Terbelah, Ruhut Malu Jadi Anggota Dewan
yang Makan Gaji Buta
Selasa,
4 November 2014 | 11:45 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menjadi nara sumber pada diskusi di
Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014). Diskusi ini membahas sosok pimpinan KPK yang
ideal versi parlemen.
JAKARTA,
KOMPAS.com —
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyayangkan
perpecahan di tubuh DPR. Ia mengaku malu karena DPR belum juga bekerja efektif
sejak dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu.
"Sekarang
jadi anggota DPR bukan jadi kebanggaan lagi, malu aku. Sudah dilantik satu
bulan lebih, sudah digaji, tapi kita belum bekerja," kata Ruhut, di
Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Ruhut
merasa sejak dilantik menjadi anggota DPR, ia hanya memakan gaji buta. Gaji
sebagai anggota Dewan telah ia terima, padahal Ruhut merasa belum bekerja
sebagai anggota DPR.
Juru
Bicara DPP Partai Demokrat itu bahkan sempat berseloroh, dia mulai berpikir
ingin kembali bermain sinetron ketimbang menjadi anggota DPR, tetapi tidak
memperjuangkan rakyat.
"Kalau
ada yang nanya aku kerja di mana, aku bilang nunggu panggilan
main sinetron saja," ucapnya.
Dalam
rapat paripurna DPR, Ruhut meminta pimpinan DPR melarang anggota DPR menjadi
narasumber di televisi terkait perpecahan di DPR. Menurut Ruhut, kehadiran
anggota DPR sebagai narasumber di televisi akan membuat publik semakin bingung
dan semakin meruntuhkan citra DPR.
"Pimpinan
DPR, mohon, kalau ada undangan di televisi swasta jangan lagi ada yang
hadir," ucapnya.
Perpecahan
di DPR belum selesai. Rapat paripurna yang digelar hari ini kembali tidak dihadiri fraksi kubu Koalisi Indonesia
Hebat.
Kubu
KIH menyatakan akan terus melanjutkan DPR tandingan sampai ada kesepakatan
dengan kubu Koalisi Merah Putih terkait pembagian kursi pimpinan alat
kelengkapan DPR secara proporsional. Hingga saat ini, kedua pihak masih mencari
solusi untuk menyelesaikan konflik
Dalam Rapat Paripurna, Ruhut Memohon DPR
Menyudahi Konflik
Selasa,
4 November 2014 | 11:59 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, saat acara diskusi hasil survei
PolcoMM tentang elektabilitas kepala daerah yang dipilih oleh pemilih pemula,
di Jakarta Pusat, Minggu (9/3/2014).
JAKARTA,
KOMPAS.com —
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, memohon kepada
pimpinan DPR agar perpecahan di DPR segera diselesaikan. Permohonan itu
disampaikan Ruhut secara terbuka dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/11/2014),
di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
"Saya
mohon dengan kerendahan hati. Hati boleh panas, kepala tetap dingin, agar kita
bisa berkumpul lagi semua 560 anggota. Saya mohon kepada pimpinan DPR yang
legal," kata Ruhut.
Ruhut
mengusulkan agar ada perubahan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait jumlah pimpinan DPR dan pimpinan komisi serta
alat kelengkapan DPR lainnya. Hal itu dianggapnya perlu dilakukan lantaran
perpecahan di DPR karena adanya perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan DPR.
"Maksud
saya, bagaimana kita sepakati di UU MD3 kita tambah saja, wakil (ketua komisi)
diberikan kepada mereka (Koalisi Indonesia Hebat)," ucap Ruhut.
Juru
Bicara Partai Demokrat itu melanjutkan, permasalahan di DPR membuat kinerja
anggota DPR menjadi tidak efektif. Ia bahkan menyebut anggota DPR memakan gaji
buta setidaknya selama satu bulan setelah dilantik sebagai anggota DPR.
Di
luar itu, Ruhut juga menyampaikan keprihatinannya kepada sekretaris pribadi dan
tenaga ahli anggota DPR yang belum menerima gaji lantaran belum ada rapat yang
menetapkan mengenai pembayaran gaji tersebut.
"Gaji
kita sudah masuk, tapi tenaga ahli dan sespri, mereka sampai sekarang belum
terima gaji, kasihan. DPR sudahlah, jangan bohongi rakyat terus," ucap
Ruhut.
Kubu
fraksi Koalisi Indonesia Hebat menyatakan akan terus melanjutkan DPR tandingan
sampai ada kesepakatan dengan kubu Koalisi Merah Putih terkait pembagian kursi
pimpinan alat kelengkapan DPR secara proporsional. Kubu KIH kembali tidak
menghadiri rapat paripurna hari ini.
Hingga
saat ini, kedua pihak masih mencari solusi untuk menyelesaikan konflik.
Rapat Paripurna DPR Kembali Digelar Tanpa
Koalisi Pendukung Jokowi
Selasa,
4 November 2014 | 11:27 WIB
Indra
Akunto/KOMPAS.com DPR kembali menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014), tanpa kehadiran fraksi kubu Koalisi
Indonesia Hebat.
JAKARTA,
KOMPAS.com —
Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Rapat kali ini tetap hanya dihadiri
fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ditambah fraksi Partai Demokrat
atau tanpa kehadiran fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Meski
tanpa kehadiran kubu KIH, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat
tetap membuka dan melanjutkan rapat paripurna. Saat dimulai, peserta rapat
paripurna belum mencapai setengah dari jumlah anggota DPR.
"Berdasarkan
daftar hadir, sudah hadir 285 anggota DPR. Sesuai tata tertib, sudah
kuorum," kata Taufik, saat membuka rapat paripurna pukul 10.47 WIB.
Jika
mengacu pada daftar hadir anggota DPR, sampai pukul 10.55 WIB, baru 266 anggota
DPR ditambah empat pimpinan DPR yang menandatangani daftar kehadiran. Jumlah
anggota DPR periode 2014-2019 yang sudah dilantik mencapai 555 orang.
Jumlah
266 anggota DPR yang hadir itu berasal dari 71 anggota Fraksi Golkar, 70
anggota Fraksi Gerindra, 55 anggota Fraksi Demokrat, 35 anggota Fraksi PAN, dan
35 anggota Fraksi PKS.
Adapun
agenda rapat paripurna ini adalah menetapkan mitra kerja untuk tiap komisi di
DPR. Fraksi KIH tidak hadir dalam rapat paripurna ini karena menggelar rapat
paripurna tandingan di ruangan berbeda.
Kubu
KIH menyatakan akan terus melanjutkan DPR tandingan sampai ada kesepakatan
terkait pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR secara proporsional.
Hingga saat ini, kedua pihak masih mencari solusi untuk menyelesaikan konflik.
